[K.O.K] – Di tengah hiruk-pikuk unjuk rasa Aliansi Rakyat Aceh di depan gedung DPRA pada Senin, 1 September 2025, Ketua DPRA Zulfadhli, didampingi anggota dewan lain dan Kapolda Aceh Brigjen Marzuki Ali Basyah, menerima massa dengan sikap yang kontroversial.
Saat diminta menandatangani pernyataan sikap berisi 7 poin tuntutan, termasuk reformasi pemerintahan dan transparansi anggaran, Zulfadhli malah melontarkan candaan pedas, “Ataupun minta poin satu lagi pisah saja Aceh dengan Pusat, Kau tulis biar aku teken.“
Pernyataan ini langsung memicu gelombang kritik, menggambarkan betapa frustrasinya rakyat Aceh terhadap pusat dan pemerintahan lokal.
Netizen ramai-ramai mengecam, menyebut pemerintahan Aceh “mulai panik” menjelang akhir dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2027.
Sejak 2008, triliunan rupiah digelontorkan setiap tahun untuk pembangunan Aceh pasca-konflik, tapi hasilnya? Minim.
Data menunjukkan pengelolaan dana Otsus penuh lubang, tata kelola buruk, korupsi merajalela, dan kesejahteraan masyarakat stagnan.
Apa yang dilakukan Pemda Aceh? Infrastruktur mangkrak, kemiskinan tinggi, dan pendidikan-healthcare ala kadarnya.
Alih-alih inovasi mandiri, elit politik sibuk berebut kue Otsus yang akan menyusut jadi 1% DAU nasional pasca-2027.
Ini bukan candaan biasa; ini sinyal kegagalan sistem. Jika Zulfadhli serius, pisah dari pusat mungkin mimpi basah, tapi tanpa reformasi mendalam, Aceh hanya akan tenggelam dalam ketergantungan.
Rakyat Aceh layak lebih baik, bukan janji kosong! [w4-1]
sumber: @yaniarsim
