[K.O.K] – Di saat kritik pedas yang menyoroti birokrasi kesehatan yang semakin rumit, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menantang masyarakat untuk tidak tinggal diam.
“Kalau ada layanan berbelit, hubungi call center!” tegasnya, menanggapi serangan dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, yang menilai sistem BPJS justru memperburuk akses layanan bagi rakyat kecil.
Pernyataan Ghufron ini muncul sebagai respons langsung terhadap keluhan Ribka, yang disampaikan dalam seminar relawan kesehatan PDI-P di Jakarta pada Sabtu (8/11/2025). Ribka menuding BPJS gagal mewujudkan jaminan kesehatan semesta seperti yang digagas sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri melalui UU SJSN 2004.
“BPJS seharusnya memperkecil birokrasi, tapi di lapangan justru jadi berbelit,” kritiknya tajam, menekankan bahwa hak sehat adalah konstitusional, tanpa pandang bulu partai atau status sosial.
Ghufron membela institusinya dengan menegaskan bahwa BPJS hadir untuk memudahkan akses, khususnya bagi “Wong Cilik” yang dulu kesulitan biaya. Ia menjamin, selama peserta ikuti prosedur dan indikasi medis, fasilitas kesehatan wajib layani tanpa hambatan.
Namun, kritik ini menyingkap realita lapangan, oknum yang mempersulit administrasi masih marak. “Laporkan ke Care Center 165 atau WhatsApp 08118165165. Bahkan beri rating pelayanan, dan pemilik RS harus ikut awasi,” ujarnya, dikutip Senin (10/11/2025).
Meski janji tindak tegas oknum terdengar progresif, pertanyaan kritis tetap mengemuka, Apakah call center cukup efektif mengurai belitan birokrasi yang sistemik?
Ribka menyiratkan kegagalan pelaksanaan, sementara pesan Megawati kepada relawan “tolong semua rakyat tanpa lihat partai” menjadi pengingat bahwa kesehatan bukan arena politik.
BPJS diimbau lebih proaktif, bukan reaktif, agar universal coverage tak sekadar slogan. Masyarakat kini ditantang aktif melapor, tapi reformasi internal BPJS harus jadi prioritas utama untuk hindari kritik berulang.
