[K.O.K] – Saat ini Jakarta lagi nggak baik-baik aja. Jalanan macet karna masih ada blokade jalan, asap gas air mata masih terasa, dan demo yang tadinya berisi tuntutan rakyat kini berubah jadi ajang rusuh.
Dari Senayan sampai daerah lain, aksi protes yang awalnya bikin kita bangga karena suara rakyat didengar, sekarang malah bikin miris.
Batu dilempar, mobil dibakar, bahkan rumah pejabat dijarah. Ini masih demo apa udah lomba anarki?
Tanggal 28 Agustus 2025, ribuan mahasiswa dan buruh turun ke jalan. Tuntutan awalnya jelas, yaitu protes kenaikan tunjangan DPR, kebijakan pendidikan, sampai biaya hidup yang bikin sesak napas.
Tapi, malam itu semua berubah kelam.
Seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan. Empat orang lain meninggal di Makassar, terjebak saat gedung DPRD dibakar.
Dari sini, demo nggak lagi murni. Penjarahan rumah pejabat, seperti Ahmad Sahroni sampai Sri Mulyani, jadi sorotan. Apa hubungannya tuntutan rakyat sama menjarah makanan dari dapur menteri?
Presiden Prabowo Subianto geram. Dalam Sidang Kabinet Merah Putih (31/8/2025), dia tegas minta TNI dan Polri nggak ragu buat tindak pelaku perusakan dan penjarahan.
“Aparat harus bertindak setegas-tegasnya sesuai hukum,” katanya lewat Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Patroli gabungan TNI-Polri bahkan sampai masuk ke level RT/RW untuk jaga keamanan.
Tapi, bro, beneran ini solusinya? Kekerasan balas kekerasan, apa nggak tambah panas?
Dampaknya? Jakarta lumpuh. Perkantoran tutup, transportasi kacau, dan sekolah terpaksa online.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta keluarkan edaran, mulai 1 September 2025, sekolah dekat lokasi demo boleh belajar dari rumah.
Sekolah yang sekitaran di Slipi Palmerah udah duluan terapkan PJJ (pembelajaran jarak jauh).
Akhirnya penerapan PJJ pun meluas ke daerah sekitarnya, dari tingkat dasar hingga ke tingkat atas. Anak-anak yang seharusnya belajar di kelas, sekarang terkurung di rumah.
Walaupun edaran yang diberikan dinas, masih bersifat membolehkan anak-anak tetap masuk sekolah, jikala wilayahnya tidak besar pengaruhnya dengan efek demo.
Kita harus jujur, demo itu hak rakyat, dilindungi UUD 1945. Tapi kalau udah rusuh, menjarah, dan bakar-bakar, itu bukan lagi menyuarakan aspirasi, tapi ngerusak tatanan.
Pemerintah juga nggak bisa cuma main tegas tanpa denger akar masalahnya.
Kenaikan tunjangan DPR, pajak yang bikin rakyat megap-megap, sampai kebijakan pendidikan yang bikin mahasiswa turun ke jalan, ini yang harus dibenahi, bukan cuma ngejar penjarah pake peluru karet.
Rakyat Indonesia, kita punya hak bersuara, tapi jangan sampai amarah bikin kita lupa tujuan. Demo itu untuk perubahan, bukan perusakan.
Pemerintah, dengarlah suruan rakyat sebelum situasi makin parah. Kalau cuma main keras, ini kayak matiin api pake bensin.
Dan buat kita semua, jaga anak-anak, jaga masa depan. Pendidikan mereka nggak boleh jadi korban kemarahan kita.
Yuk, suarakan aspirasi dengan kepala dingin, biar Jakarta bisa napas lagi. [w4-1]
