Komisi IX DPR RI mengungkap adanya 5.000 titik dapur fiktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Adapun temuan mencengangkan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (15/9/2025) kemarin.
Temuan ini mencuat saat Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemulihan sistem internal. Dari hasil verifikasi, ribuan dapur tercatat di sistem, namun tidak memiliki wujud fisik di lapangan.
Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menegaskan masalah ini berpotensi membuka praktik percaloan hingga penyalahgunaan dana publik.Ia mendesak BGN segera memublikasikan data rinci terkait lokasi, status pembangunan, hingga jadwal operasional seluruh dapur MBG.
DPR juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja menyeluruh agar hak anak-anak atas gizi tidak dikorbankan demi kepentingan oknum tertentu.
Sebagai informasi, MBG yang menjadi program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ternyata menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah terindikasi fiktif meski tercatat di sistem.
Beberapa proyek pembangunan SPPG diduga hanya dilakukan untuk memblokir lokasi dan mengamankan data penerima manfaat.
Bahkan sejumlah yayasan dan perusahaan terindikasi berlomba-lomba membangun dapur MBG demi menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN), namun tidak semua proyek berjalan sesuai rencana.
sumber: portal islam
