[K.O.K] – Di tengah upaya pemerintah mengurangi ketergantungan impor minyak, kebijakan wajib campur etanol 10% (E10) ke bensin mulai 2027 menuai kritik tajam.
Meski dijanjikan lebih ramah lingkungan, program ini berpotensi membebani pemilik sepeda motor, khususnya yang menggunakan kendaraan lawas, dengan biaya tambahan akibat konsumsi bahan bakar lebih boros dan risiko kerusakan mesin.
Kebijakan ini, yang didorong Kementerian ESDM di bawah Presiden Prabowo Subianto, bertujuan memangkas impor BBM sambil memanfaatkan bioetanol dari tebu atau singkong.
Namun, realitas di lapangan jauh dari ideal. “Efek negatifnya, potensi membuat kendaraan lebih boros,” ungkap Wahyu Budhi, Training Analyst PT Wahana Makmur Sejati, seperti dikutip dari Kompas.com (8/10/2025).
Kandungan energi etanol per liter lebih rendah dibanding bensin murni, sehingga motor harus “minum” lebih banyak untuk jarak yang sama, peningkatan konsumsi hingga 5-10% bukan hal mustahil, menurut ahli otomotif.
Lebih parah lagi, sifat higroskopis etanol yang mudah menyerap air bisa memicu korosi pada tangki bensin, selang, dan komponen logam lainnya. “Dapat menyebabkan kerusakan komponen mesin, selang bensin, serta karat pada tangki, terutama pada kendaraan lama yang tidak didesain untuk kadar etanol tinggi,” tambah Wahyu.
Di Indonesia, di mana jutaan motor produksi sebelum 2005 masih beroperasi, ini seperti bom waktu. Penggantian parts bisa menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan rupiah per kendaraan, belum termasuk biaya servis rutin yang melonjak.
Sementara itu, pemerintah mengklaim E10 meningkatkan oktan, pembakaran lebih sempurna, dan kurangi emisi CO serta HC. “Penggunaan etanol memiliki efek positif berupa peningkatan angka oktan dan pengurangan emisi gas buang beracun,” jelas Wahyu.
Motor baru memang lebih adaptif dengan material tahan korosi, tapi bagi mayoritas rakyat yang bergantung pada motor tua, ini terasa seperti kebijakan elitis yang abaikan dampak sosial-ekonomi.
Akhirnya, pengendara disarankan tidak menyimpan BBM lama di tangki dan rajin perawatan. Tapi pertanyaannya, Siapa yang bayar tagihan ekstra ini?
Pemerintah perlu evaluasi ulang, jangan sampai transisi hijau malah bikin kantong bolong.
